Jtizen, Jakarta – Ketua Relawan Ganjar Pranowo Mania (GP Mania) Immanuel Ebenezer atau Noel menyambut baik teguran dari DPP PDI Perjuangan (PDIP) terhadap ‘Dewan Kolonel’ yang disebut mendukung Puan Maharani menjadi calon presiden (Capres). Bagi Noel, peristiwa itu adalah tanda bahwa partai mendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres.
“Ini kemenangan Dewan Kopral,” ucap Noel saat dihubungi, Jumat (21/10/2022) dikutip dari detikcom.
Dewan Kopral adalah kelompok yang dibuat Noel untuk tandingan Dewan Kolonel.
“Teguran keras menunjukkan bahwa dukungan DPP PDIP arahnya ke Mas Ganjar,” ucap Noel.
Noel semakin yakin karena Ganjar tidak disanksi oleh DPP ketika mengucap siap menjadi Capres jika diusung partai. Pernyataan Ganjar tersebut diucapkan saat diwawancarai oleh salah satu TV swasta.
Dengan Mas Ganjar declare diri tanggal 18, sikap DPP jelas, apa yang dilakukan tidak melanggar. Dewan Kolonel melanggar, kan jelas sinyalnya,” ucapnya.
Dia mengingatkan agar kelompok Dewan Kolonel tidak membuat gaduh internal partai. Tindakan gaduh atau menggembosi internal bisa merugikan PDIP dan Ganjar jika nanti resmi diusung.
“Kita lihat dewan kolonel jangan membuat manuver yang akan menggembosi Mas Ganjar karena akan berdampak elektabilitas ke partai dan kurangi solidaritas internal partai,” katanya.
Dia mencontohkan kejadian saat PDIP mendukung Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi calon gubernur (Cagub) pada Pilgub DKI 2017. Saat itu ada beberapa elit PDIP DKI yang tidak setuju dan disebut mengganggu.
“Seperti zaman Ahok, di mana beberapa elit di PDIP DKI menuvernya rugikan Ahok, akhirnya dampaknya Ahok kalah,” katanya.
PDIP Tegur Dewan Kolonel
Berdasarkan surat yang diterima detikcom, surat peringatan keras DPP PDIP ke ‘Dewan Kolonel’ tertanggal 5 Oktober 2022. Perihal dalam surat itu tertulis ‘PERINGATAN KERAS DAN TERAKHIR’.
Isi surat itu menjelaskan kalau pembentukan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART maupun peraturan partai. Isi surat itu juga menegaskan tidak ada struktur militer dalam PDIP.
Selain itu, surat tersebut juga menekankan kalau pencapresan merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang diputuskan dari hasil Kongres V PDIP. PDIP menyatakan pembentukan ‘Dewan Kolonel’ melanggar dan akan diberikan sanksi disiplin dan organisasi bagi kader yang melanggar.
Surat itu ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun.
Anggota Dewan Kolonel
Untuk diketahui, sederet anggota Fraksi PDIP DPR RI tergabung dalam forum ‘Dewan Kolonel’ mendukung Ketua DPR RI Puan Maharani untuk Pilpres 2024. Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri kaget.
‘Dewan Kolonel’ berisi anggota DPR Fraksi PDIP dari Komisi I sampai XI. Tugas yang dilakukan ‘Dewan Kolonel’ yakni mendongkrak nama Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) masing-masing elite PDIP.
“Tapi semua dimulai dari Komisi I sampai XI. Apa yang bisa kita lakukan setiap komisi kita lakukan di dapil juga. Kalau bahasanya Pacul kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing,” kata Koordinator ‘Dewan Kolonel’ Trimedya Panjaitan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).
Berikut elite PDIP di ‘Dewan Kolonel’ berdasarkan penuturan Trimedya Panjaitan:
-Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo (kabarnya tidak diberi surat peringatan)
-Koordinator ‘Dewan Kolonel’: Trimedya Panjaitan
-Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan
-Komisi II: Junimart Girsang
-Komisi III: Trimedya Panjaitan
-Komisi IV: Riezky Aprilia
-Komisi V: Lasarus
-Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo
-Komisi VII: Dony Maryadi Oekon
-Komisi VIII: My Esti Wijayati
-Komisi IX: Abidin Fikri
-Komisi X: Agustin Wilujeng
-Komisi XI: Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu
Sumber : Detik
