JTIZEN.COM – Pemerintah Kabupaten Batang Hari, menggelar Rapat Koordinasi Anggota BPD Se-Kabupaten Batang Hari, dalam rangka menyongsong Batang Hari Super Tangguh Tahun 2025, di Serambi Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batang Hari, Senin, 5 Mei 2025.
Pada Sambutannya Fadhil Arif menyebutkan, bahwasanya beliau sangat berterimakasih kepada para anggota BPD Kabupaten Batang Hari sudah mau menyampaikan pendapatnya secara elegan.
“Yang pada awalnya suratnya demo kemudian mau dirubah pada akhirnya secara audiensi,” sebutnya.
Beliau juga menegaskan, apapun yang dilakukan oleh pemerintah tentunya sudah melalui proses pertimbangan yang matang.
“Apapun yang dilakukan negara ini tentu sudah ditimbang dengan baik, tapi perlu komitmen dan ketegasan kita bersama, dan salah satu fungsi ketegasan itu adalah memberikan kepastian,” ujar Fadhil.
Pemerintahan Kabupaten melayani Desa serta memberikan kepastian kepada Desa, tentang apa yang direncanakan dan dijanjikannya kepada Desa.
“Dari penyedia layanan kepada penerima layanan, konsepnya begitu,” tegasnya.
Menurutnya, penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) peruntukkannya menyelesaikan masalah yang ada ditengah masyarakat. Oleh karena itu, dirinya tidak mau penggunaan ADD terjadi tumpang tindih.
“Seperti yang disebut bahwasanya akan ada kendaraan dinas untuk BPD dan perangkat Desa, karena turun dari Provinsi kita bisa belokkan untuk yang lain,” katanya.
Namun demikian, Fadhil berjanji akan berusaha menganggarkan agar kendaraan dinas tersebut tetap dapat terealisasi.
Sementara itu, ia juga berpesan agar para pemberi kerja dapat mendaftarkan pekerja menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan sesuai undang-undang yang berlaku.
“Untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau SK nya dari Bupati maka pemberi kerja menurut UU wajib mendaftarkannya,” tegasnya.
Ia pun menghimbau masyarakat untuk tidak menyalah gunakan BPJS tersebut, dalam arti orang yang mampu harus sadar bahwa itu bukan haknya.
“Bagaimana Batang Hari mau menghilangkan angka kemiskinan, kalau masyarakatnya saja tidak mau jujur. Ini perlu disosialisasikan, dan Pemkab juga mempunyai proses besar untuk BJPS ketenagakerjaan tapi belum bisa berjalan dan perlu dukungan dari kawan-kawan BPD terutama desa penghasil sawit, ajak Koperasi untuk diasosiasikan membayar BPJS Ketenagakerjaan agar bisa menanggulangi jika ada kecelakaan ditempat kerja”, pungkasnya.
Dalam kesempatan ini, Fadhil juga membahas berbagai program yang menjadi prioritas dan dicanangkan oleh presiden Prabowo, termasuk mengenai rencana pembentukan koperasi merah putih. (Agus)
