“Diantaranya sudah sampai kepada SOP yang harus dimiliki, walaupun kondisi itu tidak ada di Kota Jambi,” ungkapnya.
Maulana mengambil contoh seperti SOP terhadap kebencanaan, SOP terhadap administrasi kependudukan, seperti adopsi dan lain sebagainya.
“Walaupun, tidak terjadi tapi tetap SOP itu harus tetap dilengkapi,” tambahnya.
Terkait hal itu juga, Maulana juga menambahkan pentingnya inovasi dari OPD Terkait KLA ini.
Pada Rakor hari itu, turut hadir Kadis DPMPPA, Direktur PDAM tirta mayang kota jambi, kepala BNN Kota Jambi, Kepala Lapas Kota Jambi, Perwakilan Baznas Jambi, serta para Camat di Lingkup Pemerintahan Kota Jambi.
Selain itu Rakor hari itu juga turut dihadiri oleh Kepala OPD atau perwakilan Dinas Terkait, seperti Dinas Perpustakaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Ketua lembaga adat melayu, dan Kanwil Kemenag Kota Jambi.
