Oleh : Nasuhaidi, S.Pd., S.Sos., M.Si.
JTIZEN.COM – Menjelang berakhirnya masa kampanye Pemilu Tahun 2024, geliat politik di ranah lokal Jambi perlahan mulai terasa. Salah satunya adalah mencuatnya berita dukungan PAN kepada Gubernur Jambi, Al-Haris. Kabar ini terungkap dalam sebuah video berdurasi dua menit dari acara rapat koordinasi pemenangan Pemilu yang diselenggarakan DPW PAN Provinsi Jambi (Jambilink, Senin, 22/1/2024). Diberitakan bahwa Dalam video tersebut, sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi, Khusaini, membacakan rekomendasi dukungan untuk Al Haris. Adapun pertimbangan PAN, bahwa Al Haris dianggap figur yang tidak hanya dikenal sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) PAN Provinsi Jambi tetapi juga sebagai petahana yang memiliki rekam jejak dan pengalaman politik.
Langkah kerja politik PAN dianggap strategis karena mampu menentukan sikap lebih dini dibanding partai lain yang ada di “parlemen” DPRD Provinsi Jambi. Hal ini juga menjadi indikasi kesiapan PAN menjelang perhelatan Pilkada Serentak Tahun 2024, kendatipun PAN bukan partai pemenang Pemilu Tahun 2019. Bisa jadi PAN ingin menjadi yang terdepan dalam mencari kader yang terbaik untuk berkompetisi merebut posisi orang nomor 1 di Jambi. Move politik yang dilakoni PAN merupakan hakekat dari eksisitensi sebuah partai politik yakni kekuasaan (power).
Dalam pandangan penulis, Al-Haris merupakan salah satu figur yang layak menjadi pilihan PAN. Pilihan lain di kalangan internal PAN masih ada figur atau kader lain, seperti Romi Haryanto (Bupati Tanjab Timur) dan H. A. Bakri, anggota Fraksi PAN dari PAN Dapil Jambi, juga Ketua DPW PAN Provinsi Jambi. Diantara pertimbangan politik yang dapat diungkap dari figur seorang Al-Haris sehingga patut dan layak diusul untuk menjadi Gubernur Jambi petode 2024-2029, antara lain populeritas, elektabilitas dan pola komunikasi.
Dari segi popularitas, Al-Haris tentu tidak perlu diragukan lagi. Dalam posisi sebagai Gubenur Jambi, orang nomor satu Provinsi Jambi, Al Haris sangatlah familiar bagi masyarakat Jambi. Tugas kedinasan seorang kepala daerah yang bersentuhan langsung dengan khalayak ramai dan pemberitaan aktivitas rutin seorang gubernur melalui saluran media elektronik, media cetak dan media sosial pasti menjadikannya dikenal publik secara luas. Sebelumnya, selama dua periode menjadi Bupati Merangin dan pernah bekerja di berbagai instansi dan bahkan beberapa daerah, maka tidak heran namanya sangat dikenal banyak orang.
Dari sisi tingkat elektabilitas, faktanya Al Haris masih pada posisi level tertinggi. Elektabilitas bakal calon akan teriukur melalui survei politik yang dilaksanakan oleh lembaga survei independen, terpercaya dan menggunakan metodologi yang tepat dengan tingkat margin error yang tipis. Sejauh ini beberapa lembaga yang sudah melakukan survei terkait bakal calon Gubernur Jambi, antara lain Public trust Institute (Putin), Lembaga Kajian Politik Regional (LKPR), dan Sigma Idea Indonesia. Hasil survei tiga lembaga tersebut menempatkan Al Haris dengan tingkat elektabilitas tertinggi sebagai bakal calon Gubernur Jambi, urutan berikutnya disusul politisi lain masih dalam the top five, seperti Romi Haryanto, Syarif Fasha, Cek Endra, dan Adirozal.
Kemudian, dalam konteks komunikasi, Al Haris nampak menyadari betul bahwa komunikasi merupakan hal penting untuk dinomorsatukan agar dapat menjaga silaturrahmi, mengembangkan persaudaraan dan menciptakan koneksi politik yang lebih luas dengan tokoh dan lapisan masyarakat. Komunikasi beliau dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan elit partai serta elit kampus di Jambi masih baik-baik saja dan tetap terjaga. Dalam konteks politik, komunikasi merupakan modal sosial yang sangat bernilai, terutama dalam pengejawatahan sebuah kebijakan.
Lebih menarik lagi, dalam hal Gubernur Haris sedang turun ke lapangan, beranjangsana dengan petani, peternak, tukang kebun atau nelayan sungguh terlihat kepiawaiannya berkomunikasi secara cair dengan penuturan bahasa menggunakan dialek lokal yang sederhana. Pola komunikasi seperti ini sangat menyentuh terutama bagi kalangan masyarakat bawah (grass root). Bagi masyarakat tertentu, bertemu, berkomunikasi dan bertukar pikiran dengan pemimpinnya adalah suatu berkah dan kebanggaan. Inilah model perilaku politik sederhana tetapi membekas dalam hati warga yang dikunjungi.
Koalisi Partai
Secara administrasi kepemiluan, langkah politik dukungan PAN harus diikuti dengan pilihan koalisi kepartaian dengan partai yang duduk di kursi DPRD Provinsi Jambi. Berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif Tahun 2019 terdapat 11 partai politik yang berkontribusi perolehan dalam 55 kursi di DPRD Provinsi Jambi. Adapun 11 partai dimaksud terdiri dari PDI-P (9), Gerindra (7), Golkar (7), Demokrat (7), PAN (7), PKB (5), PKS (5), PPP (3), Nasdem (2), Hanura (2), dan Berkarya (1). Dengan demikian, partai politik apapun harus berkoalisi guna mencukupkan 20%, atau sejumlah 11 kursi DPRD Provinsi agar dapat mencalonkan pasangan Cagub-Cawagub Pilkada Tahun 2024.
Dalam posisi jumlah 7 kursi PAN di dewan, maka koalisi dengan partai lainnnya menjadi keharusan guna memenuhi ketentuan syarat pencalonan, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pasal 40, ayat (1) menyebutkan bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.” Akumulasi 25% suara sah dimaksud merupakan suara partai yang masuk dalam “parlemen.”
Akhirnya, penulis garis bawahi bahwa dukungan PAN terhadap Gubernur incumbent sudah berhembus ke wilayah publik. Untuk itu, dukungan tersebut perlu segera difinalkan dan dikuatkan. Tidak cukup hanya dengan publikasi melalui video terbatas lingkup internal dan dilakukan oleh Sekretaris DPW PAN Provinsi Jambi. Walaupun sebelumnya, pernah dilontarkan oleh Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto pada moment kunjungan ke Jambi pada November 2023 yang lalu.
Kepastian atau mungkin deklarasi dari DPP PAN agar semuanya menjadi clear. Pendek cerita, perlu adanya hitam di atas putih dari DPP sebagai pengunci. Lebih cepat, aakan lebih baik, dan lebih pasti. Ibarat pepatah Melayu, “cepat sudah ada yang dikejar, lambat tidak ada lagi yang tunggu.” Semoga!
*) Penulis adalah dosen Politik Universitas Jambi.
