Jtizen, Batanghari – Muhammad Fadhil Arief, Bupati Batanghari, menyambut kedatangan Anggota DPR RI dari Komisi V, dalam rangka Kunker (Kunjungan Kerja) spesifik di Kabupaten Batanghari, di Rumah Dinas-nya, pada Kamis, 19 Januari 2023.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Fadhil Arief yang turut didampingi oleh Wakil Bupati Batanghari, Bakhtiar, dan juga Wakil Gubernur Provinsi Jambi, Abdullah Sani, menyampaikan permasalahan terkait polemik Angkutan Batubara, yang berdampak pada rusaknya Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi.
Khususnya yang ada di Wilayah Kabupaten Batanghari, dimana hal tersebut menyebabkan seringnya terjadi kemacetan di Batanghari, keadaan tersebut diperparah dengan kondisi jalan Tembesi – Muara Bulian yang kecil.
Berbicara kepada para Anggota Dewan RI dari Komisi V, Arief menyebut kondisi kemacetan di jalanan Kabupaten Batanghari, bahkan lebih parah dari kemacetan di Margonda Raya, yang ada di Depok.
“Pernah ada kawan yang berasal dari Depok membayangkan Margonda Raya itu sangat macet, namun di Batanghari Bapak bisa temui nanti, mulai jam 7 Malam ruas jalan Muara Bulian – Tembesi itu jauh lebih parah dari Margonda Raya itu pak,” terang Fadhil kepada para Anggota Dewan RI dari Komisi V.
Bupati Batanghari itu bahkan menambahkan bahwa beberapa kali pernah ada Ambulance yang sedang membawa orang sakit terjebak di kemacetan jalan tersebut, sehingga beberapa ada Ambulnce yang tidak bisa menyelamatkan pasiennya.
Fadhil melanjutkan, bahwa hal ini jelas akan mengganggu pelayanan kesehatan, pendidikan, bahkan nantinya akan mempengaruhi perekonomian.
Terlebih lagi karena Kabupaten Batanghari berada di daerah Hulu, sehingga nantinya juga akan mengganggu sumber daya alam lainnya yang melewati ruas jalan Nasional di Batanghari.
Bupati Fadhil juga menyampaikan berdasarkan rilis laporan dari Kementerian ESDM Provinsi Jambi, target produksi Batubara Jambi pada tahun 2022 yang ditargetkan menghasilkan 40 juta matrix Ton Batubara, ternyata hanya terealisasi sebanyak 17 juta ton lebih dan tahun depan (kemungkinan, red) akan berkurang lagi.
“Dampak dari dana bagi hasil yang diterima kabupaten di Provinsi Jambi tidakl begitu besar, tapi dampak akan terganggunya unit-unit kerja, efek angkutan pengganda dari kegiatan pertambangan dan industri industri kelapa sawit ini akan mengganggu,” tutur Fadhil.
Bahkan Bupati Batanghari itu mengungkapkan bahwa permasalahan ini bahkan telah memunculkan potensi konflik Horizontal antara masyarakat yang berada di sekitar jalan kemudian masyarakat yang melalui jalan tersebut.
