Oleh : Mutiara Salsilina
Dalam beberapa dekade terakhir, korupsi telah menjadi semacam “olahraga nasional” di Indonesia yang melibatkan banyak pihak, dari pejabat tinggi hingga pegawai rendah. Praktik korupsi ini meluas dan mengakar di berbagai sektor kehidupan, mulai dari pengadaan barang dan jasa, proyek infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Dampaknya sangat merusak dan menghambat pembangunan bangsa. Sayangnya, alih-alih membawa kebanggaan, korupsi hanya mendatangkan kerugian bagi masyarakat dan negara.
Seperti halnya seorang atlet yang terus berkompetisi dalam ajang yang tidak sehat, pelaku korupsi meraih “prestasi” dengan merusak fondasi etika dan moralitas bangsa. Saatnya kita menyadari bahwa “olahraga” ini harus segera dihentikan dan pelakunya dipaksa untuk pensiun.
Korupsi merugikan negara dan masyarakat dalam berbagai cara. Secara ekonomi, korupsi mengakibatkan kebocoran anggaran yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat sering kali hilang ke kantong pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Lebih dari itu, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial karena memperbesar kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin. Ketika pelayanan publik diprivatisasi melalui suap, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang tidak mampu membayar “biaya tambahan” tersebut.
Dari perspektif sosial dan politik, korupsi merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara. Ketika masyarakat melihat para pemimpin dan pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, rasa percaya dan penghormatan terhadap hukum dan pemerintahan menurun drastis.
Hal ini dapat mengakibatkan apatisme politik dan rendahnya partisipasi warga dalam proses demokrasi. Jika dibiarkan, korupsi dapat mengikis fondasi demokrasi dan memicu instabilitas politik.
Menghentikan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Seperti dalam olahraga, kita memerlukan strategi, disiplin, dan kerjasama tim yang solid. Contohnya seperti Penegakan Hukum yang Tegas : Hukuman yang lebih berat dan tegas perlu diterapkan kepada pelaku korupsi.
Tidak boleh ada toleransi terhadap korupsi, baik itu dalam bentuk suap, penggelapan, atau penyalahgunaan wewenang. Aparat penegak hukum harus diberdayakan dan dibekali dengan kemampuan serta integritas yang tinggi untuk menjalankan tugas ini.
Korupsi bukanlah takdir yang harus diterima. Ini adalah masalah yang bisa diatasi dengan komitmen dan usaha bersama. Kita harus mengubah mentalitas bahwa korupsi adalah sesuatu yang lumrah dan tidak bisa dihindari.
Dengan kerja keras dan kerjasama, kita bisa memensiunkan “olahraga” korupsi ini dan menciptakan Indonesia yang lebih bersih, jujur, dan adil. Mari kita hentikan korupsi sekarang juga, sebelum negara ini semakin terpuruk dalam lubang yang mereka gali sendiri.
Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Jambi
