JTIZEN.COM – Calon Anggota Legislatif (Caleg) DPR RI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Dapil Jambi, Ratu Munawwarah menanggapi Gerakan Petisi Selamatkan Demokrasi yang dilakukan oleh para Guru Besar di beberapa kampus di Indonesia.
Gerakan yang awalnya dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) tersebut kini semakin meluas dengan diikuti oleh para Guru Besar di beberapa Universitas di Indonesia.
Ratu Munawaroh menilai bahwa kondisi Pilpres di Indonesia saat ini sudah mengkapitalisasi sosial media seperti tiktok dan yang lainnya, dengan membuat gimmick-gimmick untuk menaikkan rating.
Kemudian juga ditambah dengan adanya Capres dan Cawapres yang maju di Pilpres 2024 ini dengan jalur yang menabrak konstitusi dan aturan, ditambah lagi Presiden yang dianggap tidak netral di Pilpres kali ini.
Istri Almarhum Zulkifli Nurdin ini menilai bahwa jika Universitas sudah bergerak, seniman bergerak, yang merupakan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan, artinya ada yang salah dengan negara ini.
“Ini kalau saya yang awam menilai, sekarang semua ini Universitas bergerak, semua seniman bergerak, pendidikan, seni budaya itu yang notabenya orang-orang yang tidak punya kepentingan apapun, mereka tidak mengejar jabatan, tapi sudah teriak dengan sangat keras, sangat lantang saat ini, ada apa?,” ujarnya.
Kata Ratu Munawwarah , jika sudah para Rektor, orang-orang ilmiah, para seniman yang tidak punya kepentingan sudah teriak, itu artinya something wrong sudah tampak, jadi ia meminta semua juga harus peduli dengan negara ini.
Ia pun mencontohkan kekuasaan seperti di Filipina, Presidennya diminta mundur oleh Presiden sebelumnya.
“Mantan Presiden meminta presidennya untuk turun, padahal itukan adalah notabennya beliau orkestrasi berpasangan dengan wakil presidennya yang merupakan anaknya sendiri (presiden lama),” ucapnya.
Lebih lanjut, kata Caleg DPR RI Ini, kasus di Filipina menjadi sebuah contoh bagaimana kepemimpinan yang dipaksakan.
“Kepemimpinan yang dipaksakan ya hasilnya tidak akan lama, itu yang kita nggak mau,” tuturnya.
Ia pun menyampaikan bahwa Pilpres 2024 ini bukan tentang sosok Ganjar-Mahfud, ini tentang bagaimana semua terpanggil untuk menjaga demokrasi, menjaga komitmen bersama bahwa semuanya harus seusai dengan konstitusi, siapapun orangnya.
