Jtizen – Anggota DPRD Provinsi Jambi menghadiri kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dan Gratifikasi bagi anggota DPRD Provinsi Jambi dan anggota DPRD Kota Jambi bersama KPK, pada hari Jumat (15/9/2023).
Kegiatan yang digelar di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi itu, merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Road Show Bus KPK RI.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza, dan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya beserta pasangannya.
Pada kesempatan itu hadir pula Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kota Jambi.
Muhammad Indra Furqon, selaku Pembicara dalam kegiatan sosialisasi tersebut yang juga merupakan Koordinator Group Head Verifikasi, Pelaporan, dan Pemeriksaan Gratifikasi KPK, menyampaikan bagaimana gambaran kegiatan yang dapat dikatakan sebagai tindakan suap maupun gratifikasi.
Sosialisasi ini sendiri disebut menjadi upaya edukasi kepada seluruh pihak terutama aparatur negara untuk mencegah suap dan gratifikasi.
Edi Purwanto, Ketua DPRD Jambi yang hadir pada kegiatan itu merespon dengan baik sosialisasi yang diberikan oleh KPK, khususnya edukasi mengenai tindakan-tindakan yang dapat dikatakan sebagai Gratifikasi dan upaya dalam melakukan pencegahan korupsi.
Edi menyebut apa yang disampaikan Muhammad Indra Furqon dapat menyadarkan pada audiens yang hadir, khususnya dalam membangun kesadaran kolektif seluruh anak negeri baik masyarakat biasa, maupun pejabat negara, serta memberikan pengetahuan rinci terkait suap dan gratifikasi.
“Setelah kita ikuti ada banyak pengetahuan yang secara rinci kita dapatkan, suap itu apa, budaya ketimuran itu apa, gratifikasi itu seperti apa mislanya terkait traktiran gorengan saja itu tidak boleh kalau ada kepentingan di baliknya, jadi ini pengetahuan kita bersama untuk menjaga marwah DPRD,” ujar Ketua DPRD Provinsi Jambi itu.
Dalam kesempatan tersebut, Edi juga mengajak seluruh masyarakat untuk membentengi diri dengan keimanan, dan juga membangun Integritas yang kuat pada masing-masing individu.
“Tapi intinya adalah spiritnya satu yaitu membangun kesadaran diri, sistemnya di bangun dan sudah bagus tapi kalau manusianya tidak punya integritas maka sulit, jadi kembali ke manusianya lagi,” ujar Edi.
Edi menambahkan bahwa hal ini tidak hanya bersentuhan dengan pelayan publik tingkat tinggi tapi juga yang di bawah, seperti ketua RT sampai pelayan publik, tidak hanya ASN tapi honorer-pun juga berpotensi untuk bersentuhan dengan hal-hal (potensi suap dan gratifikasi, red) tersebut.
