Pimpin Rakor TKPK, Wawako Maulana : Jadikan Data Yang Telah Divalidasi Sebagai Baseline Data

Maulana
Wakil Walikota Jambi Maulana Pasca Memimpin Rakor TKPK (Jtizen/Riman Abimayu)

Bagikan

JTIZEN – Wakil Walikota Jambi, Maulana, menegaskan sekaligus menginstruksikan kepada tim TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan) Kota Jambi, agar menjadikan data yang telah divalidasi oleh Tim TKPK sebagai baseline data dalam usaha penanggulangan kemiskinan di Kota Jambi.

Hal itu diungkapkan oleh Maulana saat dirinya memimpin Rapat Koordinasi TKPK Kota Jambi di Aula Gedung Bappeda Kota Jambi, Selasa (18/07/2023).

Dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Jambi itu mengungkapkan rasa syukurnya dikarenakan hasil dari kerja keras Tim TKPK beserta jajaran OPD, Camat, dan Lurah, sehingga Pemerintah Kota Jambi berhasil menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kota Jambi.

Pada kesempatan itu Maulana mengungkapkan bahwa Tim TKPK telah mengumpulkan hamper 7 ribu data kemiskinan ekstrem yang juga sudah diverifikasi dan divalidasi, melalui RT hingga Lurah.

“Sudah kita kumpulkan ada 6.910 (data kemiskinan ekstrem, red), yang sudah dua kali kita berikan bantuan sosial berupa sembako, di idul fitri dan idul adha,” ungkap Maulana.

Terkait hal tersebut, Maulana menegaskan kepada seluruh Tim TKPK dan jajaran terkait, agar data yang telah dikumpulkan tersebut harus menjadi baseline data, untuk nantinya digunakan dalam semua program penanggulangan kemiskinan.

“Kemudian data kemiskinan ekstream yang sudah kita validasi harus menjadi baseline data semua program penanggulangan kemiskinan, karena prioritas TKPK kita menghapus kemiskinan ekstream yang 6910 itu,” ujar Wakil Walikkota Jambi itu.

“Caranya seperti apa? Semua lurah mengetahui dan memahami orang-orangnya, sudah ada by name, by address (alamat, red), ditanyakan ada tidak jaminan Kesehatan? Belum ada segera urus,” jelas Maulana.

Disamping itu, Maulana juga menyebut bahwa Baseline Data tersebut juga dapat digunakan sebagai data untuk menyalurkan beasiswa pendidikan, bantuan sosial dari Dinas Sosial, semua program pelatihan untuk empowering, dan juga bantuan dana kelurahan dari Gubernur, untuk membiayai BPJS Ketenagakerjaan keluarga miskin ekstrem di wilayah terkait.

Baca Juga