Jtizen, Batanghari – Pemerintah Kabupaten Batanghari, menyusun serta mengelola keuangan daerah dengan menggunakan pendekatan yang disebut dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar dapat mengukur tingkat keberhasilan setiap program pemerintah khususnya di Kabupaten Batanghari.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief dalam Rapat Paripurna DPRD di Batanghari (29/03/2023) mengatakan, penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), seluruh perangkat daerah telah menggunakan pendekatan dengan penyusunan anggaran berbasis kinerja.
Dalam penyusunan tersebut, mengharuskan setiap perangkat daerah dalam menyusun anggaran tidak hanya mengusulkan program dan kegiatan dalam rencana kerjanya, namun juga harus dapat menetapkan indikator, tolak ukur dan target kinerja untuk setiap kegiatan yang diusulkan.
Sehingga, setiap kegiatan dapat diukur tingkat keberhasilannya, baik pada tingkat keberhasilan masukkan, keluaran, manfaat dan dampak yang dicapai, yang seluruhnya sudah menggunakan sistem informasi pemerintahan daerah atau yang disebut dengan SIPD.
Dari sisi pendapatan daerah, secara keseluruhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Batanghari pada tahun anggaran 2022 adalah Rp1,2 triliun atau 93,26 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun sebelum dilakukan audit oleh BPK RI.
“Atas segala capaian ini, tentunya kami mengapresiasi kerja seluruh pihak termasuk pimpinan dan anggota dewan yang terhormat,” ujar Fadhil.
Kemudian, untuk belanja daerah, pada tahun anggaran 2022 secara keseluruhan telah dianggarkan dana belanja melalui 118 program, 205 kegiatan serta 468 subkegiatan dengan pagu sebesar Rp1,6 triliun dan dapat direalisasikan Rp1,3 triliun. Artinya, capaian realisasi keuangan sebesar 80,23 persen.
Namun demikian, Fadhil Arief juga mengakui bahwa capaian tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Hal ini dikarenakan program dan kegiatan yang rencana sumber dananya berasal dari pinjaman daerah belum dapat direalisasikan, dikarenakan terjadi keterlambatan dalam proses kesepakatan dengan lembaga pemberi pinjaman sampai proses pengadaan barang dan jasanya.
“Akan tetapi, untuk angka pertumbuhan ekonomi daerah di tahun 2022 lalu meningkat pesat, atau berada pada angka 12 Persen lebih,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Batanghari Anita Yasmin menyampaikan bahwa disampaikannya LKPJ tahun 2022 tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihaknya, terkait laporan melalui mitra kerja antara para Komisi-Komisi di DPRD.
“Melalui hearing dengan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan mitra kerja masing-masing, undangan secara resmi pembahasan LKPJ ini akan kita sampaikan setelah rapat paripurna ini selesai,” katanya.
Bupati Batanghari, Fadhil Arief selaku kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, yang memuat arah kebijakan umum pemerintahan daerah, kebijakan perubahan dan pengelolaan keuangan daerah, pendapatan dan belanja daerah.
